KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA

BAB  I

PEDOMAN  UMUM

  

Pasal  1

PENGERTIAN

1.    KODE ETIK PSIKOLOGI adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.

2.    PSIKOLOGI merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatarbelakangi, serta penerapan dalam kehidupan manusia. Ahli dalam ilmu Psikologi dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu profesi atau yang berkaitan dengan praktik psikologi dan ilmu psikologi termasuk dalam hal ini ilmu murni atau terapan.

3.    PSIKOLOG adalah lulusan pendidikan profesional yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) sistem kurikukum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 (S1) dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2 (S2) pendidikan Psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktek klinis dan konseling; penelitian; pengajaran; supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan; intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen psikologi; penyelenggaraan asesmen; konseling karir dan pendidikan; konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi program; dan administrasi. Psikolog DIWAJIBKAN MEMILIKI IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.    ILMUWAN PSIKOLOGI adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian; pengajaran; supervisi dalam pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan kebijakan; intervensi sosial; pengembangan instrumen asesmen psikologi; pengadministrasian asesmen; konsultasi organisasi; perancangan dan evaluasi program. Ilmuwan Psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni (sains) dan terapan.   

5.    LAYANAN PSIKOLOGI adalah segala aktifitas pemberian jasa dan praktek psikologi dalam rangka menolong individu dan atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktek konseling dan psikoterapi; penelitian; pengajaran; supervisi dalam pelatihan; layanan masyarakat; pengembangan kebijakan; intervensi sosial dan klinis; pengembangan instrumen asesmen psikologi; penyelenggaraan asesmen; konseling karir dan pendidikan; konsultasi organisasi; aktifitas-aktifitas dalam bidang forensik; perancangan dan evaluasi program; dan administrasi.

         Pasal  2

     PRINSIP UMUM

Prinsip A  : Penghormatan pada Harkat Martabat Manusia

(1)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan pelayanan psikologi.

(2)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan dan pilihan pribadi seseorang.

(3)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan.

(4)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan (berkebutuhan khusus), bahasa dan status sosial-ekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut.

(5)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh bias faktor-faktor tersebut pada butir (3) dan menghindari keterlibatan baik yang disadari maupun tidak disadari dalam aktifitas-aktifitas yang didasari oleh prasangka.

Prinsip B:  Integritas dan Sikap Ilmiah

(1)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi.

(2)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengamalan dan praktik psikologi.

(3)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan (fraud), tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar.

(4)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berupaya untuk menepati janji tetapi dapat mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap HANYA dalam situasi dimana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi pengguna jasa atau praktik psikologi.

(5)               Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan, konsekuensi dan bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidak-percayaan atau akibat buruk yang muncul dari penggunaan teknik psikologi yang digunakan.

Prinsip C  : Profesional

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk pelayanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, jasa dan praktik psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, obyektif dan integritas.

(2)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi membangun hubungan yang didasarkan pada adanya saling percaya, menyadari tanggungjawab profesional dan ilmiah terhadap pengguna layanan psikologi serta komunitas khusus lainnya.

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjunjung tinggi kode etik, peran dan kewajiban profesional, mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk.

(4)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi, bekerjasama dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain dan atau institusi-institusi lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi.

(5)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan atau profesi lain.

(6)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam situasi tertentu bersedia untuk menyumbangkan sebagian waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit kompensasi keuntungan pribadi.

Prinsip D  :  Keadilan

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna jasa dan atau praktik psikologi tanpa dibedakan oleh latarbelakang dan karakteristik khususnya, harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur dan layanan yang dilakukan.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul, mempertimbangkan batas dari kompetensi, dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarah kepada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan.

             Prinsip E  :  Manfaat

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan mempertimbangkan mengurangi resiko dampak buruk tidak mengakibatkan dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat atau dampak buruk; karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah dari Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lain.

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka.

BAB II 

MENGATASI ISU ETIKA

                                                                                            

Pasal 3

    MAJELIS PSIKOLOGI INDONESIA 

     

(1)               Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian  dalam kaitan dengan profesi psikologi baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi.

(2)               Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan yang masuk akal dari berbagai pihak dan kesempatan untuk membela diri.

(3)               Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian jasa dan atau praktik psikologi yang belum diatur dalam kode etik psikologi Indonesia maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam sebuah Rapat yang dimaksudkan untuk itu.

   Pasal 4

       PENYALAHGUNAAN PEKERJAAN DI BIDANG PSIKOLOGI

(1)               Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi oleh sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Indonesia

(2)               Apabila Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka, mereka mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi:

(3)               Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh Psikolog terhadap janji / sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh Psikolog yang tidak memiliki Ijin Praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.

            Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah:

a)        Pelanggaran ringan yaitu:

Tindakan yang dilakukan oleh seorang Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian.

b)        Pelanggaran sedang yaitu:

         Tindakan yang dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini:

                                                              i.      Ilmu psikologi

                                                            ii.      Profesi Psikologi

                                                          iii.      Pengguna Jasa dan atau Praktik Psikologi

                                                          iv.      Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi

                                                            v.      Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya.

c)        Pelanggaran berat yaitu:

         Tindakan yang dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini:

                                          i.    Ilmu Psikologi

                                         ii.    Profesi Psikologi

                                        iii.    Pengguna Jasa dan atau Praktik Psikologi

                                       iv.    Individu yang menjalani Pemeriksaan Psikologi

                                        v.    Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya

(4). Penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan

      tersendiri.

Pasal 5

PENYELESAIAN  ISU ETIKA

       

(1)               Apabila tanggungjawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah atau peraturan lainnya, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan atau otoritas hukum lainnya yang berlaku.

(2)               Apabila tuntutan organisasi dimana Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik dan jika memungkinkan menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik

(3)               Pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, perorangan, organisasi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran ditujukan kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri.

(4)               Psikolog tidak melaporkan atau menganjurkan melaporkan keluhan atau pelanggran etika secara tergesa-gesa atau secara sengaja mengabaikan fakta-fakta yang ada.

(5)               Kerjasama antara Pengurus Himpsi dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, proses penyidikan dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada. Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan.

(6)               Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat  dengan prosedur sebagai berikut:

a.                                            Mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut.

b.                                            Meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran

c.                                            Berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaran

(7)               Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran. Berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut.

(8)               Apabila dipandang perlu, Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi dalam pertemuannya untuk membahas masalah tersebut, juga dalam menyampaikan putusan majelis, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 6

DISKRIMINASI YANG TIDAK ADIL TERHADAP KELUHAN DAN RESPONDEN

Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengeluh karena terkena pelanggaran etika yang didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal.

BAB  III

KOMPETENSI

Pasal 7

RUANG LINGKUP KOMPETENSI

(1)   Ilmuwan Psikologi memberikan jasa dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2)   Psikolog dapat memberikan jasa sebagaimana yang dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi terutama yang berkaitan dengan psikoterapi setelah memperoleh ijin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah dan atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam menangani berbagai isue atau cakupan kasus-kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV / AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan (berkebutuhan khusus), atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, bahasa atau kelompok marginal, penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetensi  dalam memberikan pelayanan jasa dan atau praktik psikologi yang dilakukan kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu.

(4)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku penanganan, guna melindungi pengguna jasa dan atau praktik psikologi serta pihak lain yang terkait.                

(5)   Dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi praktik psikologi sebagaimana tersebut di atas, Psikolog perlu mengenali peraturan-peraturan hukum sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan.

Pasal  8

PENINGKATAN KOMPETENSI

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka.

Pasal 9

DASAR-DASAR PENGETAHUAN ILMIAH dan SIKAP PROFESIONAL

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam  disiplin ilmu psikologi.

Pasal 10

PENDELEGASIAN PEKERJAAN PADA ORANG LAIN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penterjemah; perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

a)    menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan jasa dan atau praktik psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas

b)    memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman, baik secara independen, atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu; dan

c)    memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi  secara kompeten.

Pasal  11

MASALAH DAN KONFLIK PERSONAL

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyadari bahwa  masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektifitas kerja. Dalam hal ini Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain, sebagai akibat dari masalah dan atau konflik pribadi tersebut.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi, bila hal ini terjadi sesegera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat kembali  menjalankan pekerjaannya secara profesional. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus menentukan akan membatasi, menangguhkan, atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut.

Pasal  12

PEMBERIAN LAYANAN PSIKOLOGI DALAM KEADAAN DARURAT

(1)   Keadaan darurat  adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan atau psikologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan.

(2)   Dalam kondisi sebagaimana tersebut dalam poin (1) pasal ini, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karenanya Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. 

(3)   Selama memberikan layanan psikologi dalam keadan darurat, psikolog yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan atau Ilmuwan Psikologi perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut.

(4)   Bila Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera.

BAB  IV

HUBUNGAN ANTAR MANUSIA

Pasal  13

SIKAP PROFESIONAL

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk:

a)    Mengutamakan dasar-dasar profesional

b)    Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya.

c)    Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai   dampak layanan psikologi yang diterimanya.

d)    Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.

e)    Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu.

Pasal  14

PELECEHAN

(1)   Pelecehan Seksual :

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non verbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens / parah, atau perilaku yang berulang, bertahan / sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap:

 (a) tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan yang dalam hal ini Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut atau

 (b) bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut.

(c) sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain.

(2)    Pelecehan lain

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi  tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam  pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa atau status sosial-ekonomi.

Pasal  15

PENGHINDARAN DAMPAK BURUK

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Pasal  16

HUBUNGAN MAJEMUK

(1)   Hubungan majemuk terjadi apabila :

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama, atau 

b)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tersebut.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat  merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut.

(3)   Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan , Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait dan kepatuhan yang maksimal terhadap Kode etik.

(4)   Apabila Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran, sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya, bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal  17

KONFLIK KEPENTINGAN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain  diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut.

Pasal  18

EKSPLOITASI

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu:

a)    Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya.

b)    Terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung.

c)    Pemanfaatan atau eksploitasi  atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi.

(2)   Eksploitasi Data

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa dan atau praktik psikologi ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya dimana data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hubungan sebagaimana tercantum pada (1) dan (2) harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi.

   Pasal  19

         HUBUNGAN PROFESIONAL

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional yaitu hubungan antar profesi yaitu dengan sesama Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi serta hubungan dengan profesi lain.

(1)   Hubungan antar profesi

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi.

b)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi seyogianya saling memberikan umpan balik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya.

c)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi.

d)    Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan butir a, b dan c diatas tidak berhasil dilakukan maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi

(2)   Hubungan dengan Profesi lain

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.

b)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal  20

INFORMED CONSENT

Setiap proses penelitian atau pemeriksaan psikologi yang melibatkan manusia

harus disertai dengan informed consent.

Informed Consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani pemeriksaan psikologi atau orang yang menjadi subjek penelitian untuk terlibat dalam proses penelitian psikologi yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan/yang menjadi subyek penelitian dan saksi.  Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah:

a.    Kesediaan untuk mengikuti penelitian dan atau praktik psikologi tanpa             

      paksaan.

b.    Perkiraan lamanya penelitian dan atau praktik psikologi

c.    Gambaran tentang apa yang akan dilakukan dalam proses penelitian, dan atau praktik tersebut

d.    Keuntungan dan atau risiko yang dialami selama proses tersebut

e.    Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut

f.     Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut.

Dalam konteks Indonesia pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya atau yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis maka informed consent dapat dilakukan secara lisan dan direkam 

Informed consent yang berkaitan dengan proses penelitian psikologi terdapat pada pasal 42 sedangkan yang berkait dengan asesmen psikologi terdapat pada pasal 55 dan yang berkaitan dengan terapi psikologi pada pasal 60 dalam kode etik ini.

Pasal  21

PELAYANAN PSIKOLOGI YANG DIBERIKAN KEPADA ATAU MELALUI ORGANISASI

Ilumuwan Psikologi dan atau Psikolog yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi / perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang:

·         Sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan

·         Penerima layanan psikologi

·         Individu yang menjalani pemeriksaan psikologi

·         Hubungan antara Ilmuwan Psikologi dan atau Psilokog dengan organisasi dan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi

·         Batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga

·         Orang yang memiliki akses informasi

Apabila Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dilarang oleh organisasi peminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani pemeriksaan psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikologi berlangsung.

Pasal  22

PENGALIHAN DAN PENGHENTIAN LAYANAN PSIKOLOGI

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan pelayanan tersebut dengan alasan apapun, hendaknya dibahas bersama antara Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dengan penerima layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan.

(1)   Pengalihan layanan : Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain (rujukan) karena :

a)    Ketidak mampuan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, misalnya sakit atau meninggal.

b)    Salah satu dari mereka pindah ke kota lain

c)    Keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi

d)    Ketebatasan pemberian imbalan dari penerima jasa dan atau praktik

       psikologi.

(2)   Penghentian layanan : Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila:

a)    Pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa psikologi dan atau praktik psikologi yang telah dilakukan.

b)    Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tidak sehat pada salah satu atau kedua belah pihak.

BAB V

KERAHASIAAN REKAM dan HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

Pasal   23

REKAM PSIKOLOGI

Jenis Rekam Psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas.

(1)   Rekam Psikologi Lengkap

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi membuat, menyimpan (mengarsipkan), menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia.

b)    Ilmuwan Psikologi dan atau  Psikolog membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk:

                                            i.      memudahkan pengguna layanan psikologi mereka dikemudian hari baik oleh   mereka sendiri atau oleh profesional lainnya

                                          ii.      bukti pertanggung-jawaban telah dilakukannya pemeriksaan psikologi

                                        iii.      memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum.

c)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan/data di bawah pengawasannya.

d)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data, dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini.

e)    Apabila Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi mereka, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas dan konsisten, seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum.

f)     Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan,  karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut, maka demi kerahasiaan pengguna layanan psikologi, sebelumnya Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya.  Pelaksanaan dalam hal ini harus di bawah pengawasannya, yang dapat dalam bentuk tertulis atau lainnya.

(2)   Rekam Psikologis untuk Kepentingan Khusus

a)    Laporan pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi.

b)    Laporan Pemeriksaan Psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi.

Pasal  24

       MEMPERTAHANKAN KERAHASIAAN DATA

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani pemeriksaan psikologi yang diperoleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam rangka pemberian layanan Psikologi, hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut;

a)    Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi.

b)    Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi.

c)    Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut indentitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya.

Seandainya data orang yang menjalani layanan jasa dan atau praktik psikologi harus dimasukkan ke data dasar (data base) atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan maka Ilmuwan Psikologi dan atau  Psikolog harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali.

Pasal  25

MENDISKUSIKAN BATASAN KERAHASIAAN DATA KEPADA PENGGUNA JASA DAN ATAU PRAKTIK PSIKOLOGI

(1)   Materi Diskusi

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi membicarakan informasi kerahasian data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi (perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian) dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional.

b)    Ilmuwan Psikologi dan  Psikolog dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak menggangu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi, kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin.

c)    Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis; sebatas perjanjian atau kesepakatan  yang telah dibuat.

(2)   Lingkup Orang

a)    Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut

b)    Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat hukumnya.

c)    Jika pemakai jasa masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan.

d)    Apabila Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi (peserta riset, atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi), kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi dimana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi, itupun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai indentitas pihak tertentu.

Pasal 26

PENGUNGKAPAN KERAHASIAAN DATA

(1)   Sejak awal Ilmuwan Psikologi dan atau  Psikolog harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal.

(3)   Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku.

(4)   Dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari dewan penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses.

(5)   Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan.

Pasal  27

PEMANFAATAN INFORMASI DAN HASIL PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN ATAU TUJUAN LAIN

(1)   Pemanfaatan untuk Tujuan Pendidikan

Data dan informasi hasil pemeriksaan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan.

(2)   Pemanfaatan untuk Tujuan Lain

a)    Pemanfaatan data hasil pemeriksaan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada ijin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan.

b)    Khususnya untuk pemanfaatan hasil pemeriksaan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan pengguna layanan Psikologi serta orang yang menjalani pemeriksaan psikologi maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan.

c)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan Psikologi serta orang yang menjalani pemeriksaan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengukapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum.

d)    Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas, yang bisa dikenali sebagai seseorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan.

BAB VI

IKLAN DAN PERNYATAAN PUBLIK

Pasal 28

PERTANGGUNGJAWABAN

      Iklan dan Pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk atau publikasi profesional Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau curriculum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan.

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi; dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan ;

§  Bijaksana, jujur, teliti, hati-hati,

§  Lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan,

§  Berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam pernyataan yang dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh.

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu atau curang mengenai

a)    Gelar akademik / ijazah

b)    Gelar profesi

c)    Pelatihan, pengalaman atau kompetensi yang dimiliki

d)    Izin Praktik dan Keahlian

e)    Kerjasama institusional atau asosiasi

f)     Jasa atau praktik psikologi yang diberikan

g)    Dasar ilmiah dan klinis, atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan

h)    Biaya

i)      Orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerjasama  

j)      Publikasi atau hasil penelitian

Pasal 29

      KETERLIBATAN PIHAK LAIN TERKAIT PERNYATAAN PUBLIK

(1)       Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan, tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi.

(2)       Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan, seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa dan atau praktik psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya.

(3)       Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak memberikan kompensasi  pada karyawan pers,  baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita.

Pasal 30

DESKRIPSI PROGRAM PELATIHAN  dan  PENDIDIKAN NON GELAR

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikolog bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non gelar yang dilakukannya. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat tentang  tujuan,  kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor dan biaya yang terkait.

Pasal 31

PERNYATAAN  MELALUI MEDIA

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut:

a)    Konsisten terhadap kode etik

b)    Berdasar pada pengetahuan /pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis dan konsep praktik psikologi yang tepat

c)    Berdasar pada asas praduga tak bersalah

d)    Telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan

Pasal 32

IKLAN DIRI YANG BERLEBIHAN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari  kekeliruan penafsiran di masyarakat.

BAB VII

         BIAYA JASA DAN PRAKTIK PSIKOLOGI

Pasal 33

PENJELASAN BIAYA DAN BATASAN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional.

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk  biaya layanan psikologi yang disediakannya, sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki, dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat/kelompok pengguna layanan psikologi khusus.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan jasa yang telah diberikan jika pengguna jasa tidak memberikan imbalan jasa sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan.

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi, hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima.

(4)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar Kode Etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam Kode Etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut.

(5)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan, atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara suka rela, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas.

Pasal 34

RUJUKAN DAN BIAYA

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan, pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan jasa dan atau praktik yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan pelayanan psikologi dilakukan.

Pasal 35

KEAKURATAN DATA DAN LAPORAN KEPADA PEMBAYAR ATAU SUMBER DANA

Psikolog dan atau Psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar jasa atau sumber dana

Pasal 36

PERTUKARAN (Barter)

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat menerima benda atau imbalan non uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif.

BAB  VIII

PENDIDIKAN  dan  PELATIHAN

Pasal  37

RANCANGAN dan PENJABARAN  PROGRAM PENDIDIKAN

dan PELATIHAN

(1) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan pelatihan serta mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak  untuk memenuhi kebutuhan surat ijin, sertifikasi atau tujuan lain yang dimaksud untuk program tersebut.

(2) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihannya secara tepat dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan dan atau pelatihan. Standar ini tidak membatasi pendidik atau pelatih  untuk memodifikasi isi program pendidikan atau persyaratan jika dari sisi pendidikan dipandang penting atau dibutuhkan, selama peserta didik diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan.

Pasal 38

KEAKURATAN  DALAM PENGAJARAN

IPsikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihannya  berdasar perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas.

                         Pasal 39

    PENGUNGKAPAN INFORMASI PRIBADI PESERTA PENDIDIKAN DAN 

                                                      PELATIHAN

(1) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak meminta peserta didik atau peserta pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan atau pelatihan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orangtua, teman sebaya, serta pasangan atau pun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan, kecuali jika :

·         Program atau pelatihan teersebut sudah dikemukakan dalam persyaratan pada saat pendaftaran di materi program, atau

·         Menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan dan atau memampukan peserta didik untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tertentu

·         Informasi ini penting untuk mengevaluasi  siswa dimana masalah pribadinya dapat dievaluasi dengan mudah akan menghambat  keberhasilan dalam pelatihan.

(2) Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar pendidikan dan pelatihan oleh semua pihak yang terlibat. 

                           Pasal 40

KEWAJIBAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK

        MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN TERAPI YANG DISYARATKAN

Bila suatu terapi individual atau kelompok merupakan persyaratan dalam suatu program atau pengajaran, psikolog bertanggung jawab bahwa program terapi tersebut tersedia. Terapi yang disyaratkan tersebut diberikan oleh praktisi atau ahli terapi dalam bidangnya  yang tidak berhubungan dengan program atau pengajaran tersebut.

Pengajar yang bertanggung jawab terhadap evaluasi dan prestasi akademik mahasiswa tidak boleh memberikan terapi yang disyaratkan.

Pasal 41

       PENILAI KINERJA PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN atau BAWAHAN

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam bidang akademik, pengawasan atau supervisi, menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengevaluasi kinerja mahasiswa, orang yang disupervisi dan bawahan berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya.

                            Pasal  42

KEAKRABAN SEKSUAL DENGAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ATAU ORANG YANG DISUPERVISI

(1) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta didik atau orang yang sedang disupervisi, orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, dimana Ilmuwan Psikologi atau Psikolog tersebut mempunyai wewenang, akan menilai atau mengevaluasi mereka.

(2) Bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggungjawab supervisi atau pendidikan harus dialihkan pada Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta didik untuk memastikan obyektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak terlibat.  

     BAB  IX

PENELITIAN dan PUBLIKASI

      Pasal  43

                                               PEDOMAN UMUM

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. 

(1)   Etika :

       Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memperhatikan dan bertanggung jawab  

       atas etika penelitian dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan

       hasil penelitian yang dilakukan atau yang dilakukan pihak lain di bawah

       bimbingannya.

(2)   Batasan kewenangan

a)    lPsikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota Tim yang terlibat dalam penelitian tersebut.

b)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian.  Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme lain. 

(3)   Tanggung jawab

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan .

b)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian.

Pasal 44

ATURAN DAN IZIN PENELITIAN 

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi.

(2)   Jika persetujuan lembaga, komite riset atau instansi lain terkait dibutuhkan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan.

Pasal  45

Partisipan Penelitian

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau  penarikan diri/pengunduran dari keikutsertaan.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian, yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari Kode Etik ini (misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lain).

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memberi kesempatan adanya pilihan  kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah / bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila ingin tidak terlibat / mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan.

Pasal  46

INFORMED CONSENT PENELITIAN

Sebelum pengambilan data penelitian tetapi setelah memperoleh izin  penelitian Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu.

(1)   Informed consent Penelitian

Dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih terinci  informasi yang penting untuk disampaikan adalah :

a)    Tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan, yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti risiko yang mungkin timbul, ketidaknyamanan, atau efek sebaliknya; keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian; hak untuk menarik diri dari kesertaan dan mengundurkan diri dari penelitian setelah penelitian dimulai, konsekuensi yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri; keterbatasan kerahasiaan; insentif untuk partisipan; dan siapa yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

b)    Jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan, atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku.

c)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang mengadakan penelitian intervensi dan atau eksperimen, di awal penelitian menjelaskan pada partisipan  tentang perlakuan yang akan dilaksanakan; pelayanan yang tersedia bagi partisipan; alternatif penanganan yang tersedia apabila individu menarik diri selama proses penelitian; dan kompensasi atau biaya keuangan untuk berpartisipasi; termasuk pengembalian uang dan hal-hal lain terkait bila memang ada ketika menawarkan kesediaan partisipan dalam penelitian.

d)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang berlebihan  agar partisipan ikut serta  dalam penelitian. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan sifat dari penelitian tersebut, berikut risiko, kewajiban dan keterbatasannya.

(2)   Informed Consent Perekaman

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi  sebelum merekam suara atau gambar  Untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan  partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan, dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing.

(3)   Pengabaian informed consent

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian, hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan, serta bahaya-bahaya lain pada partisipan penelitian atau pihak-pihak  terkait.

Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain adalah:

a)    penyebaran kuesioner anonim;

b)    observasi alamiah;

c)    penelitian arsip;

yang ke semuanya tidak akan menempatkan partisipan dalam resiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, resiko keuangan, kepegawaian atau reputasi nama baik dan kerahasiaan.

                                                          Pasal  47

                           PENGELABUAN / MANIPULASI DALAM PENELITIAN

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi, yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan, teknik pengelabuan HANYA dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin; sehingga  memungkinkan partisipan menarik data mereka, bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh (Lihat juga ’debriefing’ pada pasal 44)

Pasal 48

PENJELASAN SINGKAT/DEBRIEFING

(1)       Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah pengambilan data, dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian;  agar Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi  keliru yang mungkin dimiliki partisipan.

(2)       Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut.

(3)       Jika  Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menemukan bahwa  prosedur penelitian telah mencelakai partisipan; Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya.

Pasal  49

PENGGUNAAN HEWAN UNTUK PENELITIAN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memperhatikan peraturan Negara dan standar profesional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian.  Standar profesional yang dimaksud diantaranya bekerjasama  atau berkonsultasi dengan ahli yang kompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:        

(1) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat  memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan dan perlakuan yang berperikemanusiaan terhadap hewan tersebut. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang sedang melakukan penelitian dengan hewan  perlu memastikan bahwa semua orang yang terlibat  dalam penelitiannya  telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian, perawatan dan penanganan hewan yang digunakan, sebatas keperluan penelitian, dan sesuai perannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani seberapa jauh hewan ’boleh’ disakiti dan terhindar dari perlakuan semena-mena.

(2) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres dan penderitaan pada hewan, hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan terapan.

                                                    

(3) Apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama, dan setelah pembedahan.

(4) Apabila nyawa hewan perlu diakhiri, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima.

                                                          Pasal  50

PELAPORAN DAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakuan pelaporan / pubikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

(1) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggungjawab (lihat pasal lain misalnya terkait pengelabuan, plagiarisme dll).

(2) Jika Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan (correction), penarikan kembali (retraction), catatan kesalahan tulis atau cetak (erratum) atau alat publikasi lain yang tepat.

(3) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak  termasuk data yang dipublikasi ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. 

Pasal  51

BERBAGI DATA UNTUK KEPENTINGAN PROFESIONAL

(1) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan

(2) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat memberikan  data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang  memiliki kompetensi sama,dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang, atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya.

(3) Ketentuan butir (2) tersebut tidak berlaku jika  hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data  tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya.

(4) Profesional / sejawat  lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian, dan memperhatikan hak legal pemilik data.

(5) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi.

Pasal  52

PENGHARGAAN DAN PEMANFAATAN KARYA CIPTA PIHAK LAIN

(1) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk  penelitian, buku teks, alat tes atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.

(2) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan sebagai sumber.

(3) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

(4) Kredit publikasi yang diperoleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan.

(5) Kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai pengarang atau anggota tim pengarang bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis dan atau disertasi mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut.

BAB   X

PEKERJAAN DAN PENELITIAN DI BIDANG FORENSIK

              Pasal 53

ATURAN HUKUM NASIONAL DAN KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK

Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang menjalankan tugas forensik memahami aturan hukum yang berlaku dan implikasinya terhadap peran dan wewenang mereka. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat, dengan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan Psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima.

Pasal  54

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang bekerja di bidang psikologi forensik harus mendasarkan pekerjaannya pada kode etik, terutama berkenaan dengan pengetahuan yang sesuai khususnya untuk bidang ini, serta keterbatasan kompetensi atau wilayah yang ditekuninya dan harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan menurut keahliannya.

(2)   Penelitian dan atau penanganan kasus di bidang psikologi forensik/hukum perlu mempertimbangkan keahlian dan kompetensi. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat melakukan penelitian  di bidang forensik secara  umum tetapi tidak terkait langsung dengan penanganan kasus di bidang psikologi  forensik

(3)   Praktek psikologi forensik adalah penanganan kasus forensik terutama yang berkaitan dengan psikodinamika baik yang terkait ataupun tidak dengan penelitian. Penanganan kasus ini hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Praktek Psikologi forensik tersebut meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi  dan terapi psikologi  serta  intervensi psikologi lain dan hal-hal lain dalam kaitannya dengan proses hukum (misalnya evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal; sebagai saksi ahli; evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak; program asesmen, konsultasi dan terapi di lembaga pemasyarakatan, mediasi konflik).

(4)   IPsikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memberikan laporan tertulis  mengenai hasil penelitian forensik, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya.

(5)   Psikolog memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik, atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai dengan kaidah ilmiah dan konsep psikologi klinis, untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, Psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya.

Pasal 55

PERNYATAAN SEBAGAI SAKSI AHLI/ TESTIMONI

(1)       Psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ahli harus menyusun hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang dan memakai aturan hukum yang berlaku. Bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap Kode Etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima.

(2)       Bila harus memberikan kesaksian, atau menyampaikan pendapat selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh memang diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku; Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak.

            Pasal 56

PERAN MAJEMUK DAN PROFESIONAL PSIKOLOG DAN ATAU ILMUWAN

                                                         PSIKOLOGI

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus mengindari untuk menjalankan peran majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada azas profesionalitas, obyektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan :

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, serta pihak-pihak terkait, untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang menjalin hubungan profesional  sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian, atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh diijinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak.

(3)   Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran.

                                                        BAB   XI

                                                     ASESMEN

                                                       Pasal 57

                                                DASAR ASESMEN

Asesmen Psikologi adalah dilaksanakannya prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi.

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis, laporan hasil dan saran, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan pemeriksaan kepada individu yang bersangkutan untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga/institusi/organisasi tempat bekerja mengenai hal–hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan dan penguasaan sarana instrumen / alat asesmen.

(3)   Bila usaha asesmen yang dilakukan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dinilai tidak bermanfaat Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut.

                                                           Pasal 58   

                                        PENGGUNAAN ASESMEN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan dan kompetensi yang disayratkan, penelitian, manfaat dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah :

                                                         

(1)  Konstruksi Tes : Validitas dan Reliabilitas.

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas.

b)    Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya.

c)    IPsikolog  dan atau Ilmuwan Psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standardisasi, validasi, penyimpangan dan  penggunaan.

(2)  Tes dan Hasil tes yang Kadaluarsa :

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen,        intervensi atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali.

(3)  Administrasi dan Kategori Tes

Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi  adalah observasi, wawancara dan pelaksanaan psikodiagnostik.

Kategori alat tes dalam Psikodiagnostik menurut APA :

a)    Level A : Tes yang disusun untuk individu dan kelompok yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Tes ini dapat dilakukan oleh siapa saja (non psychologist) (termasuk dalam kategori ini adalah vocational proficiency test).

b)    Level B: Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu dan bimbingan konseling. (termasuk dalam kategori ini tes inteligensi umum dan inventori)

c)    Level C : Tes yang membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman satu tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut.

      (4)  Asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten/qualified

Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi, perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten :

a)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen  psikologi  kepada professional lain termasuk Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi lain.  

b)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, vailiditas, reliabilitas, norma termasuk juga prosedur penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut.

c)    Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat termasuk dalam hal ini penerapan, skoring dan penterjemahan instrumen tersebut. 

                                                               

                                                                 Pasal 59

                                       INFORMED CONCENT DALAM ASESMEN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika

a)    pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum;

b)    adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan atau orgainsasi secara rutin misal : seleksi, ujian

c)    pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan  untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara.

                                                      Pasal 60

                                    INTERPRETASI HASIL ASESMEN

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. 

                                                      Pasal 61

                       PENYAMPAIAN DATA DAN HASIL ASESMEN

                                          

(1)   Data asesmen Psikologi adalah data alat/instrument psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi.  

(2)   Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna jasa. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi, profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum.

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memperhatikan kemampuan

      pengguna jasa dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus

      diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah Psikologi yang dipahami

      pengguna jasa.

Pasal 62

MENJAGA ALAT, DATA DAN HASIL ASESMEN

(1)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen/alat tes psikologi, data asesmen psikologi dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini.

(2)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini.  

(3)   Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sIstem pendidikan yang berlaku serta bertanggungjawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi / organisasi tempat dia bekerja.    

                                                                  BAB   XII

                                                            TERAPI

                                                                  Pasal 63

                                                  KUALIFIKASI TERAPIS

(1)   Terapis adalah psikolog yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan jenis terapi yang akan  dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanakan terapi tersebut.

(2)   Terapis adalah psikolog yang memiliki kemampuan untuk menjalankan keahliannya dengan mengutamakan dasar-dasar profesional dalam memberikan jasa terapi kepada semua pihak yang membutuhkan dan mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses terapi yang dilaksanakannya terhadap klien atau pasien.

(3)   Yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya serta senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik Psikologi

                                                 

                                                               Pasal 64

                                       INFORMED CONSENT dalam TERAPI

(1)   Psikolog wajib menghargai hak pengguna jasa atau praktik psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses terapi sesuai dengan azas kesediaan. Oleh karena itu sebelum terapi dilaksanakan, psikolog sebagai terapis perlu mendapatkan persetujuan  tertulis (Informed Consent) dari orang yang menjalani pemeriksaan psikologis, setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu.

(2)   Isi dari Informed Consent dapat bervariasi tergantung  pada jenis tindakan terapi yang akan dilaksanakan, tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalani pemeriksaan psikologi yang akan menandatangani Informed Consent tersebut memenuhi persyaratan sbb:

a)    Mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan,

b)    Telah diberi informasi-informasi yang signifikan mengenai prosedur terapi

c)    Secara bebas dan tidak dipengaruhi  dalam menyatakan persetujuannya

(3)   Informed Consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan terapi ditandatangani oleh orang yang akan menjalani terapi adalah  sebagai berikut:Hal-hal yang perlu diantisipasi tentang terapi adalah:

a.    proses terapi,

b.    tujuan yang akan dicapai,

c.    biaya,

d.    keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan,

e.    batasan dari kerahasiaan

f.     dan memberi kesempatan pada orang yang akan menjalani terapi untuk mendiskusikannya sejak awal

(4)   Hal-hal yang berkaitan dengan sifat terapi seperti  kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari terapi, resiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses terapi

(5)   Jika terapis atau psikolog masih dalam pelatihan dan dibawah supervisi, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalani terapi dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent

                                                           Pasal 65

                   TERAPI YANG MELIBATKAN PASANGAN ATAU KELUARGA

Ketika Psikolog memberikan jasa terapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan (misal : suami istri, significant others, atau orangtua dan anak) maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal sbb:

a)       Siapa yang menjadi pengguna jasa praktik Psikologi tersebut, peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau  dilibatkan dalam proses terapi

b)       Kemungkinan penggunaan jasa dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan azas kerahasiaan.  (Lihat pasal 19 dan 20 tentang Kerahasiaan)

c)       Jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan (misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian), psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi, atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. (Lihat pasal 12  tentang Hubungan Majemuk dan pasal 52 tentang Peran Majemuk dalam Forensik)

                                                           Pasal 66

                                              TERAPI KELOMPOK

Ketika Psikolog memberikan jasa praktik psikologi dan terutama terapi pada beberapa orang dalam suatu kelompok, psikolog harus menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batasan kerahasiaannya.

                                                   Pasal 67

                PEMBERIAN TERAPI BAGI YANG MENJALANI TERAPI SEBELUMNYA

Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan jasa kepada orang yang akan menjalani terapi yang sudah pernah mendapatkan terapi dari sejawat psikolog lain, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

(1)   Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses terapi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan jasa terapi.

(2)   Psikolog pelu mendiskusikan isu perawatan atau terapi dan kesejahteraan orang yang menjalani terapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani terapi tersebut dalam rangka meminimalkan resiko kebingungan dan konflik.

(3)   Psikolog mengkomunikasikan kepada  psikolog pemberi jasa praktik sebelumnya jika memungkinkan dan melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik.

    

                                                    Pasal 68

            PEMBERIAN TERAPI KEPADA MEREKA YANG PERNAH TERLIBAT 

                              KEINTIMAN/KEAKRABAN SEKSUAL

(1)   Psikolog tidak terlibat keintiman / keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan terapi dari psikolog tersebut.

(2)   Psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga atau significant others dari orang yang akan diberi terapi dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri terapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman/keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang signifikan lainnya.

(3)   Psikolog tidak menerima dan atau memberikan terapi bagi  orang  yang pernah terlibat keintiman/keakraban seksual dengannya.

(4)   Psikolog tidak terlibat keintiman / keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah di terapi setidaknya 2 (dua) tahun dari penghentian dan  atau pengakhiran terapi kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faftor-faktor yang relevan, termasuk hal-hal sbb:

·     Sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi

·     Sifat, jangka waktu dan intensitas terapi

·     Situasi kondisi penghentian atau pengakhiran

·     Riwayat pribadi orang yang menjalani terapi

·     Status mental klien/pasien pada saat ini

·     Kemungkinan yang lebih buruk pada klien atau pasien

·     Adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi.

                                                   Pasal 69

                              PENGHENTIAN SEMENTARA TERAPI

Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga  terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. (lihat pasal 18 tentang Penghentian Jasa dan Praktik Psikologi)

                                                     Pasal 70

                                          PENGHENTIAN TERAPI

(1)   Psikolog wajib mengakhiri terapi ketika orang yang menjalani terapi dengan sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung

(2)   Psikolog dapat mengakhiri terapi jika mengancam dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani terapi dan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani terapi

(3)   Sebelum pengakhiran pemberian terapi, Psikolog memberikan konseling pendahuluan  dan atau menyarankan pemberi jasa alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi initidak memungkinkan .

PENUTUP

Kode Etik Psikologi Indonesia ini disusun secara terperinci sehingga sudah merupakan satu kesatuan untuk dijadikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Profesional bagi Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, yang keberadaannya sejak Kongres I Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia tahun 1979, yang dievaluasi nilai kegunaannya sesuai dengan perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia, melalui Kongres  II, III, IV, V, VI, VII Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia dan Kongres VIII, IX dan X Himpunan Psikologi Indonesia.

Disahkan di :     Surakarta

Tanggal        :     Maret 2010